Jelang Satu Tahun COVID-19 di Indonesia, 3 Hal ini Penyebab Kebijakan Penanggulangan Pandemi Gagal

- 27 Februari 2021, 14:05 WIB
Ilustrasi PPKM diperpanjang hingga 8 Februari 2021.
Ilustrasi PPKM diperpanjang hingga 8 Februari 2021. /ANTARA/Didik Suhartono

Kelemahan dari berbagai kebijakan pembatasan dari tingkat nasional hingga level kelurahan seperti PSBB, PSBB Transisi, PPKM hingga PPKM Mikro adalah tidak ada standar yang jelas kapan sebenarnya berbagai pembatasan tersebut harus diberlakukan.

Berbeda dengan beberapa negara seperti Selandia Baru, Wales, Inggris hingga Korea Selatan, yang menggunakan tingkatan klasifikasi level pengetatan, semua strategi yang ada di Indonesia saat ini benar-benar memperlihatkan tidak adanya hubungan satu dengan lainnya dan dilahirkan secara reaktif dan tiba-tiba.

Baca Juga: Wah! Ternyata 7 Makanan Ini Bisa Bikin Libido Naik, Kesuburan Nambah

Selain itu, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 juga telah lama menilai kondisi kabupaten dan kota dengan membagi menjadi zona merah, orange, kuning dan hijau.

Namun pada saat itu strategi pewarnaan ini tidak memiliki kejelasan dan ketegasan konsekuensi yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota ketika masuk ke dalam zona tertentu.

Kita perlu ada kejelasan ambang batas dan konsekuensi yang timbul.

Baca Juga: Awas! Kebiasaan ini Bisa Pengaruhi Kualitas Sperma Anda, Nomor Satu Paling Sering Dialami

Walau telah terlambat berbulan-bulan, kini pemerintah mungkin mulai mencoba memperbaikinya melalui kebijakan PPKM Mikro.

Ini sebuah langkah yang tepat. Namun pekerjaan berat selanjutnya adalah bagaimana mengkomunikasikan hal itu dengan baik ke masyarakat.

Hal ini penting mengingat salah satu faktor keberhasilan Selandia Baru mengendalikan pandemi adalah karena adanya kebijakan strategi yang jelas, konsisten dan transparan dalam proses pengambilan keputusan pengetatan atau pelonggaran yang dilakukan pemerintah.

Halaman:

Editor: Novandryo Witar


Artikel Terkait

Terkini

X